Kepolisian kerap mengalihkan laporan buruh ke wilayah perselisihan hubungan industrial. Foto: SGP

Polri Kurang 'Melek' Hukum Perburuhan

Tahukah Anda bahwa UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang ancaman sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum? Ancaman sanksinya yaitu penjara antara satu hingga empat tahun dan atau denda berkisar Rp100 juta sampai Rp400 juta. Hal itu tegas disebutkan dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan.

Walau tegas diatur, tapi bisa dihitung berapa banyak pengusaha yang dipidana karena ancaman Pasal 185 UU Ketenagakerjaan itu. Pengacara publik LBH Jakarta Kiagus Ahmad mengatakan salah satu penyebab minimnya penegakan hukum pidana ketenagakerjaan adalah karena kurang responsifnya polisi dalam menerima laporan dan atau aduan dari buruh.

Pria yang akrab disapa Aben itu menduga lemahnya pengetahuan hukum perburuhan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang responsifnya polisi dalam bertindak. Akibatnya, aparat kepolisian sering menganggap laporan buruh tidak masuk ke dalam ranah hukum pidana, melainkan kasus perselisihan perdata antara buruh dan perusahaan.

“Dari awal kita (buruh,-red) melapor itu sekarang sudah agak dipersulit di kepolisian karena kalau dulu kita lapor ke bagian SPK (sentra pelayanan kepolisian, red) langsung diterima. Nah kalau sekarang sebelum terima laporan kita, petugas SPK-nya itu membawa kita kepada penyidik untuk konsultasi kira-kira ini kasusnya masuk pidana atau perdata. Jadi mereka suka kabur menerjemahkan,” aku Aben kepada hukumonline, Senin (2/1).

Penyebab lainnya, masih menurut Aben, sampai saat ini belum ada bagian khusus di kepolisian yang menangani masalah perburuhan sehingga tidak ada aparat kepolisian yang mendalami pidana perburuhan secara mendalam. Aben juga mensinyalir bahwa Polri belum melihat kasus perburuhan sebagai perkara yang harus ditangani secara khusus dan serius. Sejauh ini unit yang menerima laporan buruh di Polda Metro Jakarta adalah bagian Renakta (Remaja, anak dan Wanita) dan Sumdaling (Sumber daya manusia dan lingkungan).

Pernyataan Aben bukan isapan jempol. Polri tampaknya tidak bisa membedakan mana perkara perselisihan yang bisa diselesaikan lewat jalur penyelesaian hubungan industrial, dan mana yang mesti ditindaklanjuti secara pidana.

Kapolri Timur Pradopo misalnya yang menyatakan semua penanganan masalah perburuhan harus diselesaikan dengan mekanisme yang sudah ada dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yaitu mekanisme bipartit antara pihak pekerja dan manajemen. Dan mekanisme tripartit yang difasilitasi oleh instansi ketenagakerjaan di kabupaten/kota atau di tingkat provinsi. “Termasuk peradilannya adalah peradilan perburuhan,” kata Timur Pradopo, di Jakarta, Jumat (30/12).

Kapolri lantas memberi contoh pihak pekerja yang melakukan aksi demonstrasi di Tangerang menuntut kenaikan UMP. Masalah ini menurutnya harus diselesaikan lewat proses yang sudah ia sebut tadi. Kepolisian baru akan bertindak bila menemukan ada unsur tindak pidana dalam perselisihan perburuhan.

Senada dengan pimpinannya, Kadiv Humas Polri Saud Usman Nasution menyebutkan bahwa urusan perselisihan hubungan industrial seperti upah minimum bukan ranah kepolisian. Baginya aparat kepolisian baru akan bertindak jika mencium adanya tindak pidana, misalnya ada unsur penipuan dan lain sebagainya. Jika tidak ada unsur yang dianggap memiliki muatan pidana, maka  tidak akan bertindak.

Jalur Pengawasan

Selain melalui jalur kepolisian, lanjut Aben, sebenarnya ada cara lain yang bisa ditempuh buruh untuk melaporkan tindak pidana perburuhan. Yaitu melapor ke bagian pengawasan di Sudinakertrans. Menurut Aben tiap lembaga itu memiliki keunggulan dan kekurangan. Bagian pengawas di Sudinakertrans memiliki perspektif yang jelas tentang perburuhan, begitu pula kaitannya dengan tindak pidana yang termaktub dalam hukum perburuhan. Tapi kekurangannya, lembaga yang berada di bawah payung Kemenakertrans itu tidak memiliki kekuatan memaksa.

Selain itu Aben mengingatkan bahwa tidak semua aparat Sudinakertrans bidang pengawasan menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Yaitu jabatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Misalkan dari lima aparat pengawasan ada dua sampai tiga orang yang memiliki kompetensi sebagai PPNS, lanjut Aben.

“Misalkan ketika kita lapor kepada pengawasan terus pengusahanya dijadikan tersangka, maka (aparat,-red) pengawasan itu tidak memiliki kuasa untuk memanggil pengusaha. Berbeda dengan polisi. Kalau kita lapor ke polisi pasti kewenangan polisi lebih besar dibandingkan dengan pengawas,” kata dia.

Sedangkan untuk lembaga kepolisian, wewenang yang dimiliki lebih menggigit ketimbang pengawas Sudinakertrans. Masalahnya, pihak kepolisian tidak memiliki unit khusus yang menangani diskursus perburuhan. Buruh yang melapor harus berusaha keras meyakinkan polisi bahwa apa yang dilaporkan adalah tindak pidana.

Walau terkesan penanganannya tidak ditanggapi serius oleh kepolisian, tapi menurut Aben hal ini penting untuk mendorong buruh agar tetap melaporkan tindak pidana perburuhan ke polisi. Baginya langkah ini dapat menutup celah hukum yang ada di peraturan perundangan perburuhan. Ia berkeyakinan bahwa ini adalah salah satu langkah untuk menegakkan hukum perburuhan.

“Saya juga mendorong teman-teman buruh, jikalau memang ada pelanggaran-pelanggaran pidana langsung saja dilaporkan ke polisi. Diterima atau tidak itu lain soal, keadaan ini penting untuk diselesaikan secara serius oleh kepolisian dan negara,” seru Aben.

Sumber: hukumonline.com