ANCAMAN PIDANA

Pasal-Pasal Pidana di Luar KUHP yang Digugat

 

Ratusan hingga ribuan pasal pidana tersebar dalam Undang-Undang di luar KUHP siap mengancam siapapun. Pencantuman pasal pidana nyaris tak terkendali. 

 Pencantuman pasal pidana pada hampir semua undang-undang sebenarnya bukan tanpa risiko. Semakin banyak pasal pidana dimuat, semakin besar potensi disharmoni dan disparitas pemidanaan. Masalah lain adalah penormaan pidana yang dianggap sembarangan dan mengabaikan asas-asas hukum pidana. Pidana khusus, demikian sebutan pasal pidana di luar KUHP, acapkali dibuat tanpa mempertimbangkan secara saksama pijakan konstitusional.

Para pakar hukum bukan tak menyadari masalah itu. Prof Aswanto, akademisi Universitas Hasanuddin Makassar menyebut politik hukum pidana nasional masih ortodoks. Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta meminta agar pemerintah dan DPR membuat moratorium pencantuman pasal pidana dalam undang-undang seraya menunggu pengesahan RUU KUHP.

Kekhawatiran para akademisi bukan tanpa alasan. Sepanjang tahun lalu saja, hampir seratus pasal pidana baru dihasilkan DPR dan Pemerintah. Mudzakkir menilai kebiasaan mengobral pasal pidana adalah ciri negara totaliter yang selalu melihat warganya dari kacamata kriminalitas.

Warga negara yang merasa dirugikan mencoba melakukan perlawanan. Sejarah mencatat ada sejumlah pasal pidana yang ‘digugat’ warga negara dan akhirnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Apa saja pasalnya?

1.  Ancaman Pidana Bagi Petani dan Masyarakat Adat

UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diharapkan bisa meminimalisir konflik agraria di sekitar wilayah perkebunan. Ada delapan pasal pidana dalam Undang-Undang yang mulai berlaku sejak 11 Agustus 2004 itu. Namun Pasal 47 dan Pasal 21 dinilai merugikan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah perkebunan. Pasal ini melarang siapapun melakukan tindakan yang merusak hutan atau menganggu usaha perkebunan, atau tindakan yang mengakibatkan terganggungnya usaha perkebunan.

Ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara dan denda lima miliar rupiah. Empat orang petani mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena menganggap norma yang tercantum dalam Pasal 47 dan Pasal 21 UU Perkebunan sangat umum, sehingga bisa ditafsirkan secara karet.  Akhirnya pada 6 September 2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 21 beserta penjelasannya, dan Pasal 47 UU Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945.

2.  Ancaman Pidana Bagi Dokter

Seorang dokter yang tidak memasang papan nama, atau berpraktik tanpa Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) bisa dipidana penjara. Demikianlah ancaman yang termuat dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 79 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Para pembentuk undang-undang dianggap salah kaprah karena mengkriminalisasi perbuatan yang masuk kategori pelanggaran administratif. Kalangan dokter tak keberatan dikenakan sanksi administratif jika tak memenuhi izin-izin tersebut.

Sanksi kurungan dan penjara dalam UU Praktik Kedokteran jika ditilik  dari teori filsafat hukum pidana, logika kriminalisasi yang dibentuk dalam undang-undang tersebut tidak proporsional, dan menimbulkan rasa takut bagi dokter. Ketakutan dari para dokter dapat berakibat menurunnya pelayanan kesehatan pada masyarakat sehingga akan berbenturan pula dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Begitulah antara lain pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika menyatakan sebagian rumusan dalam pasal-pasal tadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada Juni 2007 lalu.

3.   Ancaman Pidana Bagi Orang yang Bertindak Seolah-Olah Advokat

UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat termasuk yang paling sering digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 31 undang-undang ini menarik perhatian dan dikritik kalangan akademisi dan dosen yang bekerja di lembaga konsultasi dan bantuan hukum kampus. Pasal 31 mengancam pidana siapapun yang bertindak seolah-olah seorang advokat padahal ia bukan advokat menurut aturan undang-undang ini. Rumusan Pasal 31 mengancam pidana dosen-dosen yang memberikan jasa hukum, sekalipun tugas demikian merupakan amanat konsep tridharma perguruan tinggi. Lagipula keberadaan LKBH kampus sudah berlangsung lama. Pasal ini juga pernah dipakai polisi untuk menjerat aktivis paralegal LBH yang mendampingi klien.

Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan Pasal 31 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945. Nyawa pasal itu dicabut. Bahkan beberapa tahun kemudian, Undang-Undang Bantuan Hukum mengakomodir kehadiran dosen dan aktivis LBH memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Sebenarnya, jumlah pasal pidana yang pernah dimohonkan lebih dari tiga. Kini, Mahkamah Konstitusi juga tengah menangani permohonan judicial review terhadap pasal pidana yang mengancam akuntan publik, dan dua pasal pidana dalam UU Intelijen Negara.

Ancaman Pidana Bagi Akuntan Publik

Sejumlah warga negara meminta agar ancaman pidana Pasal 55 dan Pasal 56 UU No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dibatalkan. Pasal 55 mengancam akuntan publik yang memanipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data berkaitan dengan jasa diberikan, atau memalsukan dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja, hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal 300 juta rupiah. Pasal 56 mengancam pidana yang sama kepada pihak terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pemohon merupakan terpidana yang merasa dirugikan oleh berlakunya UU Akuntan Publik, terutama mengenai kata ‘manipulasi’. Rumusan kata ini dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagi pemohon, kata ‘manipulasi’ tak dikenal dalam KUHP. Yang ada adalah pemalsuan surat.

Ancaman Pidana Bidang Intelijen

Pasal pidana lain yang kini sedang dimohonkan uji ke Mahkamah Konstitusi adalah ancaman pidana dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Permohonan ini belum lama didaftarkan.

Pasal 44 mengancam setiap orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan rahasia intelijen diancam pidana maksimal 10 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah. Pasal 45 mengancam setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya rahasia intelijen hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan atau denda maksimal 300 juta rupiah.

Sumber: hukumonline.com